HARIANMAG - Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dan sejumlah ulama sudah menghimbau kepada masyarakat agar tidak ada lagi aksi demo terkait kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh calon gubernur petahana DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Himbauan dari kapolri tersebut direspon berbeda oleh ormas yang mengatasnamakan Gerakan Eksponen Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Mereka justru secara lantang dan terang-terangan mengatakan akan menggelar demo dengan massa lebih banyak dibandingkan dengan aksi demo 4 November kemarin. Ormas ini merupakan gabungan alumni HMI dan anggota yang masih aktif.
"Aksi 25 November rencananya akan mengerahkan massa yang lebih besar. Sasaran aksi kita tidak lagi di Istana namun ke MPR dan DPR," ujar salah satu Advokat HMI M Yusuf Sahide dalam diskusi bertajuk 'Kasus Ahok Sasar Jokowi' di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat (17/11).
Dia menegaskan, aksi ini juga akan melibatkan kader HMI aktif. "Setelah adik-adik kami keluar (kader HMI yang ditangkap) hari ini, kami rencananya akan melakukan aksi yang sama pada tanggal 25 November. Tuntutan tetap sama yaitu menuntut keadilan atas penistaan agama," ujar Yusuf.
Pihaknya tidak akan membiarkan kasus ini berlalu begitu saja sekalipun Ahok sudah ditetapkan sebagai tersangka.
"Kita akan terus kawal, karena ini pertama kali seorang pemimpin melakukan penistaan agama. Ini akan kita desak terus untuk dituntaskan dan harus diselesaikan," kata Yusuf.
Mereka punya agenda lain, tidak hanya soal dugaan penistaan agama yang menyeret nama Ahok, tapi membidik Presiden Joko Widodo. Mereka menuntut Presiden Jokowi untuk turun dari jabatannya sebagai orang nomor satu negeri ini.
Alasannya adalah karena Jokowi sudah tidak lagi berpihak kepada rakyat, karena pada saat aksi demo 4 November yang lalu Jokowi tidak menemui massa yang sudah menunggu sejak siang.
Budayawan Betawi Ridwan Saidi mengatakan bahwa apapun status hukum yang diberikan kepada Ahok, gerakan ormas ini memang sudah berencarana untuk melengserkan kepemimpinan Jokowi.
"Apakah Ahok tersangka atau tidak, Jokowi harus jatuh," kata Ridwan.
Sebelumnya, Kapolri pernah menegaskan kepada masyarakat agar tidak mudah terprovokasi. Apalagi, saat ini sejumlah pihak tengah menjadikan media sosial sebagai jalur untuk menyebarkan isu-isu berbau provokatif.
"Cuma saya minta berhati-hati terhadap isu-isu yang beredar di sosial media. Kita sudah mengindikasikan bahwa di sosial media ada kelompok yang memiliki Cyber Troops atau Cyber Army. Kelompok tersebut memang sengaja merencanakan dan men-setting sedemikian rupa agar masyarakat bisa dengan mudah terprovokasi," tegas Kapolri.
Isu-isu tak jelas tersebut, lanjut Kapolri, berpeluang besar untuk menghancurkan negara dan membuat masyarakat bingung tentang kebenaran yang sebenarnya dari sebuah kabar atau berita.
"Jangan mau diadu domba dan terprovokasi. Kita semua sudah memilih iklim demokrasi seperti ini. Kita sudah bagus bergerak berjalan, pembangunan jalan dan ekonomi sudah baik. Jangan sampai mundur. Mari kita bersikap lebih kritis," lanjutnya.
"Sekali lagi jangan terlalu mudah terpengaruh oleh media sosial yang mungkin di setting oleh pihak-pihak tertentu. Kalau nggak akurat nggak usah dishare. Dan gunakan akal yang jernih dalam melihat permasalahan ini," lanjutnya lagi.
Selain itu, Kapolri juga meminta kepada masyarakat agar terus mengikuti proses hukum kasus Ahok yang saat ini sedang berjalan. Ia menghimbau agar masyarakat tidak perlu turun ke jalan lagi. Jika masih ada ormas maupun massa yang turun ke jalan, maka sudah dapat dipastikan jika aksi tersebut bukanlah digelar untuk permasalahan Ahok.
"Karena ini sudah masuk jalur hukum, saya meminta semua pihak untuk konsisten. Kalau isunya memang masalah dugaan penistaan agama, maka kita ikuti saja proses hukumnya. Jelas sekarang tersangka dan penyidikan nanti masuk ke tahap Kejaksaan Kawal, kemudian masuk tahap Peradilan Kawal, seluruh Indonesia dan media akan melihat. Jadi kalau ada yang mau turun ke jalan lagi, untuk apa?" tegas Kapolri.
"Kalau ada yang mengajak untuk turun ke jalan lagi apalagi membuat keresahan dan keributan, cuma satu saja jawabannya, agendanya sudah bukan untuk masalah Ahok. Agendanya adalah inkonstitusional, dan kita harus melawan itu karena negara mempunyai langkah-langkah inkonstitusional. (Maksudnya) Tembakannya bukan ke pak Ahok," tegasnya lagi.
Dalam hal ini, Kapolri enggan menjelaskan dengan rinci apa dari maksud dari ucapannya tersebut. Namun menurutnya, masyarakat seharusnya sudah bisa memahaminya.
"Demonya ini kalian lihat sendiri. Kalau itu terjadi masyarakat bisa menilai sendiri. (Menggulingkan pemerintahan) Itu kata situ. Silakan nilai sendiri masyarakat. Karena masyarakat kita sekarang sudah pada pintar. Dan masyarakat sudah tidak mudah dipengaruhi," tutup Tito.
No comments:
Post a Comment