Ini Jawaban Wiranto Atas Ancaman Habib Rizieq Kepada Presiden & Kapolri

HARIANMAG - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto memberikan tanggapannya atas ancaman dari imam besar Front Pembela Islam (FPI) Muhammad Rizieq Shihab (Habib Rizieq) yang mengatakan bahwa tidak ada pihak manapun yang bisa melarangnya untuk berdemonstrasi termasuk presiden sekalipun.

Menurut ketua umum Partai Hanura itu, ucapan Habib Rizieq tersebut keliru karena pada dasarnya demonstrasi yang melanggar aturan dan mengganggu ketertiban umum itu jelas dilarang.

"Ya tidak bisa gitu dong, demo ada aturannya. Kalau demo melanggar aturan itu dilarang, mana bisa demo sebebas-bebasnya," kata Wiranto di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (24/11/16).

Wiranto menyadari, demonstrasi memang diperbolehkan untuk negara bebas seperti Indonesia ini. Namun, dia juga mengatakan kalau sistem demokrasi yang dijalani negara Indonesia ini bukan berarti bisa berbuat bebas-sebebasnya.

Kebebasan diizinkan, tapi tidak ada kebebasan tanpa batas. Menurutnya, kebebasan itu tetap dibatasi oleh undang-undang atau peraturan‬-peraturan yang berlaku.

"Tatkala seseorang atau kelompok di negara kita yang menganut demokrasi, mereka juga bebas untuk berekspresi, diberi kebebasan untuk menyatakan pendapat tapi ada batasnya," jelas Wiranto.

Namun, jika kebebasan itu disalahartikan sebagai kebebasan tanpa batas sehingga mempengaruhi, mengganggu, dan mengancam kebebasan orang lain, tegas Wiranto, itu tentu tidak diperbolehkan dan pasti akan dilarang oleh pihak manapun yang merasa terganggu.

"Demo di jalan itu kan nggak boleh karena itu mengganggu aktivitas masyarakat," lanjut Wiranto.

Menurutnya, tetap ada aturan yang harus diperhatikan ketika ingin melakukan demonstrasi. Misalnya, harus ada kejelasan tentang apa demo itu dilakukan, tema, jumlah massa, koordinator, waktu dan tempat, serta alat peraga yang akan digunakan.

"Demonstrasi kalau ikut aturan jadi elegan, bermartabat, tidak menakutkan tidak menyeramkan. Itu yang kita harapkan. Tapi kalau demokrasi sudah mengancam sudah ingin sebebas-bebasnya sudah akan mengganggu kebebasan orang lain, itu yang dilarang polisi," tutup Wiranto.